All about News

Staf PDAM 7 bulan tak Nikmati Gaji  AMURANG –  Sudah 7 bulan gaji para karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Minsel belum dibayarkan. Hal ini jelas menimbulkan kekecewaan bagi para karyawan yang terus bekerja di BUMD tersebut. Keluhan tersebut disampaikan karyawan kepada koran ini. “Kami hanya mengandalkan upah dari penagihan air kepada konsumen. Memang sudah tidak pernah digaji lagi hitung-hitung sudah tujuh bulan,”ujar staf yang enggan namanya dikorankan. Keberadaan PDAM di Minsel dinilai sudah tidak sehat lagi. Pasalnya, managemen perusahaan telah amburadul dan kacau balau. “Hampir setahun terakhir, PDAM memang tidak sehat. Mulai dari gaji yang belum dibayarkan, bahkan sampai pada permasalahan internal yang mulai dijual di publik. Itu sudah jelas merusak citra PDAM,”pungkasnya. Keluhan tersebut diharapkan mampu untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait, dalam hal ini pihak Badan Pengawas (Banwas) PDAM dan DPRD Minsel. Ketua Banwas Ir Farry Liwe mengaku telah mengetahui pe

"Diteror mantan staf" AMURANG – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Minsel Izak Rey diteror bom. Hal ini terjadi pada Rabu (14/11) lalu saat dirinya usai mengikuti acara Paripurna APBDP2012 di Kantor DPRD Minsel. kepada wartawan, Rey yang terlihat didampingi sjumlah staf berseragam Dishub serta kuasa hukumnya terlihat sibuk membahas masalah tersebut. Kepada koran ini, Rey membenarkan kabar tersbeut. “Memang ada yang menteror saya melalui pesan singkat kepada staf saya yang lain. Tapi kasus ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian, ini memang sudah jelas pengancaman,”ujar Rey sembari menunjukkan pesan singkat kepada wartawan. Dalam pesan singkat tersebut, jelas dituliskan saalah satu nama mantan PNS di Dishub yang baru dimutasi ke salah satu kecamatan yang menyebutkan bahwa dirinya nanti akan meletakkan bom di kantor Dishub. “Ini diduga karena tidak terima dirinya dimutasi ke kecamatan. Padahal seorang PNS memang harus siap ditempatkan dimana saja. Saya perna

"Pelayanan Publik memprihatinkan Pemkab Dituntut berbenah" AMURANG – Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan masih jauh dari harapan. Pelayanan yang masih amburadul dan belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP) menjadi penyebab seringnya terjadi penilaian buruk terhadap pemerintah setempat. Hal inilah yang terungkap saat dilakukannya evaluasi pelayanan publik di Kabupaten Minsel, Rabu (14/11) lalu. Helda Tirajoh selaku Kepala perwakilan Ombudsman Sulut dan Gorontalo mengungkapkan hasil sidak yang dilakukan pihaknya di hampir semua SKPD hingga kecamatan yang ada. Hasilnya pun tak tanggung-tanggung langsung disampaikan. Misalnya, masalah jam pelayanan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, selain itu permasalahansaat melayani masyarakat yang masih rendah.. “Banyak didapati SKPD dan instansi terkait yang seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat, tapi justru sebaliknya, pelay

"Itu tinggal kebijakan pemerintah" AMURANG – PT Cargil Indonesia setelah mengaku bahwa pihaknya tidak mampu menyanggupi tuntutan para pendemo utnuk emnaikkan harga kopra. Justru memberikan solusi terkait tuntutan para petani kopra ke pihak pemerintah kabupaten Minsel. Hal ini disampaikan Plant Manger PT Cargil Indonesia Amurang (CIA) Lindung Samosir kepada wartawan. Menurutnya, untuk masalah kontraktor yang mengambil keuntungan ke pihak petani, pihak PT Cargil tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak dipungkiri, menurut pengakuan para petani, bahwa mereka terjebak dengan pinjaman ke pihak kontraktor sehingga harus mengorbankan kopra yang mereka jual dan langsung dipotong, sehingga hasil yang mereka terima sangat kurang. Menanggapi hal tersebut, PT Cargil siap menerima pembelian kopra langsung oleh petani. “Kami tidak pernah melarang petani untuk menjual langsung kopra ke perusahaan kami. Jadi, kalau memang berniat untuk menjualkan langusng, itu tidak masalah,”ujarnya

Guru di Dusun Pelita "Bupati pernah berjanji akan hal itu" AMURANG -- Janji Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu,SE untuk memberikan tunjangan khusus bagi para guru yang berada di desa terpencil, mulai dipertanyakan. Hal ini dikeluhkan sejumlah guru kepada koran ini. Pasalnya, hingga menjelang akhir tahun, janji tersebut tidak pernah direalisasikan. "Kami hanya ingin mempertanyakan tentang tunjangan tersebut. Karena sejak janji itu disampaiakan, hingga kini kami belum juga mendapatkan petunjuk apa-apa terkait tunjangan tersebut. Apakah memang ini sudah dilupakan, atau dibatalkan, itu yang kami pertanyakan,"ujar salah satu guru yang ada di Dusun Pelita. Sementara itu, Paruntu ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut mengaku tidak lupa dengan janji tersebut. "Iya, itu masih diingat dan untuk teknisnya nanti akan dikoordinasikan dengan dinas terkait,"pungkas Paruntu. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga (Dikpora) Drs J

"Memang harus diperjuangkan" Jhon Sumual AMURANG – Fraksi Partai Demokrat (FPD) terus memperjuangkan kesejahteraan bagi aparat desa.  Perjuangan untuk menaikkan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa, terus dilontarkan oleh FPD. Hal ini disampaikan Ketua DPC PD Minsel Jhon Sumual, SE, SH kepada wartawan. “Kita perjuangkan tunjangan bagi perangkat desa bahkan BPD tahun depan akan diusulkan untuk dinaikan. Sedangkan untuk pengalokasian anggaran diusulkan untuk ditangani pihak BPMPD selaku instansi terkait,”ujar Sumual Kesejahteraan perangkat desa dan BPD yang ada di Minsel yang sempat dijanjikan okeh Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, SE diharakan bias untuk dibuktikan. “Kepala lingkungan saja hanya mendapat upah sebesar Rp500 ribu dan meweteng sebesar Rp250 ribu. Ini bukan sudah selayaknya diperjuangkan,”pungkas Sumual. Sementara itu, upaya dari pihak tersebut mendapat dukungan dari para perangkat desa. "Waktu lalu, bupati p

"Kita berharap saja ada yang tertarik membantu pembangunan fasilitas kita ini" AMURANG— Pembangunan fasilitas kolam renang di Markas Kompi Cobra yang diperuntukkan untuk latihan renang bagi umum, akhirnya menemui kendala. Pasalnya, pembangunan yang dilakukan secara swakarsa tersebut hanya memiliki anggaran yang sedikit. Meski begitu semangat untuk tetap melanjutkan pembangunan tersebut akan tetap dibuktikan. Komandan Kipan (Danki) Kapten Candra mengakui hal tersebut. “Memang untuk saat ini pembangunan terpkasa dihentikan dulu, karena kehabisan pasokan bahan bangunan maupun anggaran. Dengan bermodalkan tekad, kami berupaya melakukan pembangunan kolam yang jelas itu bukan hanya untuk personil kipan saja, tapi bagi para siswa maupun masyarakat yang hendak belajar berenang, kami persilakan,”ujar Candra.   Menurut perwira menengah ramah ini, semoga saja ada pihak-pihak yang bisa mendukung pembangunan ini untuk kepentingan bersama. “Kita berharap saja ada yang tertarik memba

"Percaya atau tidak, dulu sekira tahun 1940-an setelah ditemukan ikan duyung yang sama dengan ini, dan tidak langsung dilepaskan di laut malahan ada sejumlah warga yang justru memotong ikan tersebut" Warga saat menyaksikan ikan duyung AMURANG— Peristiwa ditemukannya ikan duyung dengan panjang sekira 2 meter pada Selasa (20/11) kemarin, langsung mengejutkan warga Pondang Kecamatan Amurang Timur. Pasalnya, bangkai ikan yang pertama kali dilihat oleh Edy Lengkong (56) sangat jelas mulai mengapung di jarak 300 meter dari tepi pantai. Tak berselang lama, bersama dua remaja yang ada menggunakan katinting untuk menarik bangaki ikan dengan ukuran besar tersebut. “Saat ditemukan, kondisinya memang sudah mengapung. Dan diduga memang ada bekas luka akibat kena tombak dan meski sudah berjam-jam, ikan tersebut masih mengeluarkan darah,”ujar Lengong yang sehari-harinya sebagai nelayan. Sementara itu, kehadiran ikan duyung yang bukan pertama kalinya terjadi di kawasan panta

Penandatanganan kesepakatan AMURANG— Paripurna penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP),   tuntas digelar, Rabu (14/11/) antara DPRD dan Pemkab Minsel. Disepakati bahwa untuk Total APBDP 2012 Minsel yakni sebesar Rp534.561.176.791. Usai paripurna APBDP tersebut langsung diantarkan ke pihak Provinisi. Hal ini dibenarkan Ketua DPRD Minsel Boy Tumiwa, BSc, SH. “Tidak perlu menungulur waktu lagi, langsung saja apa yang telah ditetapkan langsung dibawa ke provinsi untuk dievaluasi,”ujar Tumiwa smebari berharap tidak akan ada lagi perubahan saat evaluasi tersebut. Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, SE mengaku pihaknya langsung segera mengantarkan usulan tersebut. “Iya, kita langsung membawa semua dokument berkaitan dengan APBDP. Tidak perlu menunda-nunda lagi, karena memang ini sudah mendesak,”pungkas Paruntu. Sementara itu, paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Sonny Tandayu, Wakil Ketua DPRD serta Forum Pimpinan Daerah Minsel, Anggota Dewan dan s

"Diteror bom oleh mantan staf " Izak Rey AMURANG –   Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Minsel Izak Rey diteror bom. Hal ini terjadi pada Rabu (14/11) kemarin saat dirinya usai mengikuti acara Paripurna APBDP2012 di Kantor DPRD Minsel. kepada wartawan, Rey yang terlihat didampingi sjumlah staf berseragam Dishub serta kuasa hukumnya terlihat sibuk membahas masalah tersebut. Kepada koran ini, Rey membenarkan kabar tersbeut. “Memang ada yang menteror saya melalui pesan singkat kepada staf saya yang lain. Tapi kasus ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian, ini memang sudah jelas pengancaman,”ujar   Rey smebari menunjukkan pesan singkat kepada wartawan. Dalam pesan singkat tersebut, jelas dituliskan saalah satu nama mantan PNS di Dishub yang baru dimutasi ke salah satu kecamatan yang menyebutkan bahwa dirinya nanti akan meletakkan bom di kantor Dishub. “Ini diduga karena tidak terima dirinya dimutasi ke kecamatan. Padahal seorang PNS memang harus siap ditempatkan di

 "1 Desember baru ditempati" AMURANG – Janji sejumlah pihak bahwa November ini Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE bakal menempati Kantor Bupati yang direhab dengan kurun waktu cukup lama, akhirnya tidak terpenuhi. Pantauan Koran ini digedung berlantai empat bak hotel mewah tersebut, masih membutuhkan waktu sekira 1 bulan lagi untuk bisa menuntaskan secara sempurna dua lantai yang ada, yakni lantai satu dan lantai dua. Kondisi lantai 3 Salah satu perwakilan dari pihak pelaksana yakni rehab yakni CV Wira Karya Mandiri mengaku adanya penundaan untuk penempatan bupati di kantor tersebut. Pasalnya, untuk bangunan di lantai dua yang direnanakan akan ditempati bupati, masih belum tuntas 100 persen. Disayangkan ruanganbupati terseut telah dikunci dan tidak bisa diakses. “Masih ada ruangan yang belum tuntas. Khusus untuk lantai dua, kamar mandinya masih belum dipasangkan tehel, dan masih ada kebutuhan lainnya, sehingga belum untuk ditempati,”ujar pria tua yang sementara

"Kami tetap berpatokan pada harga dunia" AMURANG – Aksi demo yang dilakukan petani kopra pekan lalu, akhirnya mendapat tanggapan dari PT Cargil Indonesia Ammurang (CIA). Saat melakukan konfrensi pers Selasa (13/11) kemarin  di RM Monik. Pihak Cargil mengaku tidak mampu menyanggupi tuntutan para pendemo terkait dinaikkannya harga kopra. Suasana konferensi pers, kemarin Ketika ditanyakan langkah konkrit dalam menaggapi tuntutan pendemo, pihak Cargil yang melalui Corporate Affairs Director Rachmat Hidayat yang didampingi sejumlah petinggi Cargil Indonesia Amurang diantaranya Plant Manager Lindung Samosir mengakui hal tersebut. “Tiga poin tuntutan yang kami tangkap dari aksi demo lalu, yakni yang pertama menaikkan harga kopra, kedua tentang karyawan yang harus dipermanenkan dan ketiga tentang limbah perusahaan.   Untuk kedua point terakhir masih bisa dilakukan pembuktian, misalnya untuk limbah, kami memiliki bukti yang cukup bahwa kami sudah sesuai aturan. Tapi terkai

"Total anggaran APBDP Rp534 miliar" AMURANG – Akhirnya, pembahasan Ranperda APBDP tuntas dilaksanakan. Setelah dilakukan pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD Minsel, Rabu (14/11) hari ini digelar Paripurna penetapan APBDP 2012. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Minsel Boy Tumiwa, BSc, SH kepada Koran ini, kemarin. “Besok akan digelar paripurna dalam rangka penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dengan bupati tentang APBDP 2012. Selama pembahasan, diingatkan ke pihak Pemkab Minsel untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan. Misalnya, TPP, Sertifikasi guru, gaji tenaga kontrak, dan dana duka,”ujar Tumiwa. Tumiwa berharap hasil dari paripurna hari ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. “DPRD berharap selesai pembahasan paripurna, agar segera dikirim ke provinsi untuk dievaluasi,”pungkas Tumiwa. Untuk total anggaran di APBDP 2012 yakni berkisar sekira Rp533 miliar. Asisten III Drs James Tombokan mengaku angka t

"Sangkoy: Hari ini penentuannya. Tidak ada perubahan, kami gelar demo besar-besaran” Dolvie Mangindaan Robby Sangkoy AMURANG – Rencana aksi demo lanjutan yang dijanjikan pihak pendemo mewakili para petani kopra, batal digelar. Padahal pada aksi yang dilakukan Selasa (6/11) pekan lalu, penanggung jawab demo Robby Sangkoy bersama dengan salah satu kordiator  lapangan Dolvie Mangindaan mengaku akan melakukan demo besar-besaran apabila pihak perusahaan dalam hal ini PT Cargil Indonesia Amurang (CIA) tidak memberikan respon dengan menaikkan harga kopra bagi kalangan petani. Ketika dikonfirmasi terkait aksi lanjutan, keduanya tak bisa memberikan komentar lebih selain alasan penundaan demo. “Kita janjikan akan melihat perkembangannya selama sepekan, dan kita beri kesempatan hingga Selasa besok (hari ini, red) . Kalau memang belum juga ada perubahan, kami telah siapkan massa dan pendukung lebih banyak lagi. Bahkan ini mendapatkan dukungan dari para penampung,”ujar Robb

"Kita maunya bisa tuntas secepatnya" Penandatanganan KUA PPAS oleh Ketua DPRD AMURANG – Akhirnya, legislatif dan eksekutif melakukan penandatanganan KUA PPAS setelah dilakukan pembahasan sekira satu minggu. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan di ruang Ketua DPRD Minsel, Senin (12/11) kemarin oleh pimpinan DPRD Boy Tumiwa BSc, SH dan Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu,SE. Usai melakukan penandatangan, kepada Koran ini keduanya berharap agar APBD-P bias dituntaskan pekan ini. “Kita jalani saja mekanisme yang ada. Tadi baru dilakukan penandatanganan kesepakatan KUA PPAS dan langsung dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Pembicaraan tingkat kedua terhadap ranperda dan pembicaraan tingkat satu terhadap Ranperda Perubahan APBDP 2012,”ujar Tumiwa sembari mengaku harapan besarnya agar semua agenda bias dituntaskan secepatnya. Hal tersebut langsung diiyakan Paruntu yang berada disamping Tumiwa. “Iya, kita juga berharap ini bias dituntaskan secepatnya. Kal

"Itu bukan pungli, tapi partisipasi" AMURANG – Seakan melegalkan kebiasaan yang tak berpayung hukum, kasus pungutan liar yang terjadi di sejumlah jajaran SKPD semakin tak teratasi. Salah satunya di Dinas Perindustrian Perdaganggan dan Koperasi (Disperindagkop) Minsel. Pungutan yang terjadi di Pasar Tumpaan kini telah berganti nama menjadi partisipasi. Kepala Pasar Oswald Leleng mengaku bahwa apa yang terjadi di Pasar Tumpaan semua dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Termasuk dengan apa yang disebut pungutan liar yang dibebankan kepada pedagang. “Kalau disebut pungutan liar, mungkin tidak tepat. Karena hal tersebut bukanlah pungli. Berdasarkan surat yang dibuat para perwakilan pedagang Pasar Tumpaan, mereka meminta dinas terkait untuk mengelola dan menggantikanpara tugas para pedagang dalam hal membersihkan lingkungan pasar ,”ujar Leleng. Bahkan Leleng tak tanggung tanggung menunjukkan surat kesepakatan tersebut kepada koran ini yang ikut ditandatangani sekira 1

Jimmy Tamon "Kecamatan tidak bisabebankan warga"    AMURANG – Warga keluhkan pelayanan di sejumlah kecamatan terkait dengan pembagian KTP elektronik (e-KTP). Pasalnya, janji Pemerintah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jimmy Tamon bahwa pengambilan e-KTP tersebut bersifat gratis, harus tercoreng dengan ulah aksi oknum pegawai kecamatan. Salah satu warga di Kecamatan Tenga misalnya, dirinya menyesalkan dilakukakannya aksi tidak terpuji tersebut yang justru bukan memudahkan warga, tapi justru menyusahkan. “Tolong pegawai-pegawai di Kecamatan Tenga untuk dievaluasi. Bayangkan jika pengambilan e-KTP dimintakan biaya, berapapp besaran yang diterima mereka. Dan pasti hal ini sudah diketahui oleh Camat Tenga. Atau memang ini dilakukan atas petunjuk camat?,”ujar salah warga yang enggan namanya dikorankan. Sementara itu, Camat Tenga Frangky Mamngkey kepada koran ini langsung membantah hal tersebut. “Itu tidak benar. Untuk pengambilan e-KTP je

"Yang sudah jelas-jelas lakukan pungli, akan diganti"   AMURANG -- Kasus pungutan liar (pungli) di sejumlah SKPD di Minahasa Selatan semakin tak terkendali. Dengan atau tanpa sepengetahuan dari kepala SKPD, ada saja oknum dari dinas yang secara tidak langsung menggambarkan bahwa kesejehateraan ditempat mereka bekerja, masih sangat jauh dari harapan. Sehingga dihalalkannya semua retribusi yang tak berpayung hukum tetap atau dalam hal ini ialah pungli. Menanggapi kasus tersebut, Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, SE kepada wartawan mengaku akan terus melakukan evaluasi dari kinerja kepala SKPD yang gagal mengatasi masalah pungli. Contoh kasus yang terjadi di sejumlah SKPD diantaranya Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perindustrian Perdagangan Industri dan Koperasi (Disperindagkop). “Saya tidak mau lagi mendengar masih ada pungli yang jelas-jelas membebani masyarakat. Untuk Disperindagkop, saya langsung berinteraksi dengan pedagang yang ada di asar Tumpaan da

"Karena bayar hutang TTP hanya sembilan bulan" James Tombokan AMURANG—Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Minahasa Selatan untuk tiga bulan akan dibayarkan. Hal ini disampaikan Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE melalui Asisten III Setdakab Minsel Drs James Tombokan, kemarin. Sayangnya, jika ditahun sebelumnya para PNS menerima TPP selama 12 bulan, kali ini hal tersebut tidak akan terjadi. Hal ini dikarenakan pihak Pemkab Minsel yang mengaku melakukan pemangkasan terhadap sejumlah program kegiatan salah satunya yakni TPP, sehingga untuk 2012 pembayarannya hanya untuk sembilan bulan saja. Dan hal ini masih akan berlanjut hingga 2013 sampai pembayaran hutang Pemkab   dilunasi. “Anggaran itu dimasukkan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBDP 2012 . Yang pasti ini berdasarkan petunjuk dari bupati untuk mengharuskan adanya pembayaran TTP di perubah

"Partai Gerindra telah memenuhi semua dokumen dan persyaratan" AMURANG -DPC Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan menjalani Verifikasi Faktual kepengurusan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan pada Rabu (7/11) lalu. Hal ini disampaikan langsung Ketua DPC Gerindra Anne Langie kepada koran ini. Dalam verifikasi faktual yang dilakukan partai berlambang burung garuda tersebut dipimpin langsung Ketua Tim Lima KPU Minsel Tommy Moga dan dihadiri seluruh pengurus DPC Partai Gerindra, jelas saja ini bertujuan agar keabsahan dari keperngurusan yang sesuai dengan Surat Keputusan (SK) melalui DPP Gerindra oleh KPU Pusat. “Jelas ini memberikan kebanggaan bagi seluruh personil di Partai Gerindra, karena bias lolos secara verifikasi adminstrasi. Dengan begitu, kami pun optimis bisa lolos dalam verifikasi faktual tanpa ada masalah,”ujar Langie sembari mengungkapkan bahwa semua berkas yang dibutuhkan oleh KPU telah dipenuhi pihaknya. Olehnya, pihak DPC G

"Lina sudah berkali-kali kesurupan" Lina (tengah) yang kesurupan TEEP – Peristiwa kesurupan dialami Lina Katiandago salah satu siswi SMA N 1 Teep, Rabu (7/11) kemarin. Menariknya, kejadian terjadi tepat di depan jalan jalur Trans Sulawesi yang lokasinya tidak jauh dari sekolahnya. Informasi yang diperoleh koran ini melalui sejumlah teman korban, Lina hendak kembali ke rumah dan sedang menunggu kendaraan penumpang, tiba-tiba  langsung memberontak sembari mengeluarkan kalimat-kalimat yang aneh. Dengan gaya memberontak korban yang mengenakan seragam batik biru tersebut langsung mengejutkan teman-temannya yang kebetulan bersamanya. Jelas saja peristiwa terebut langsung menarik perhatian warga setempat maupun pengguna jalan trans. “Karena sudah jadi tontonan warga, akhirnya Lina kami bawa ke rumah warga setempat untuk ditenangkan,”ujar salah satu temannya yang enggan namanya dikorankan. Tak berselang lama, salah satu pendeta dan beberapa warga ikut mendoakan korban y

"Petani kopra dan bupati sama-sama kecewa harga turun" Demo di PT Cargil AMURANG – Aksi Demonstrasi petani Kopra di Kabupaten Minahasa Selatan di Kantor DPRD Minsel dan PT Cargill Selasa (06/11) lalu, mendapat dukungan sepenuhnya dari Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu SE. Hal ini disampaikannya secara langsung dihadapan para petani saat menghadiri kegiatan padi ladang di Elusan, kemarin. “Jujur saya mendukung keinginan para petani kopra, karena ini tentang perbaikan harga Kopra di Minsel. Apalagi kopra merupakan harkat hidup masyarakat petani di Minsel, saya juga mendukung” ujar Paruntu. . Ditambahkannya, bahwa pihak pemerintahbersama dengan PT Cargil akan mengupayakan untuk proses penjualan kopra oleh petani, akan diupayakan tanpa melalui pihak-phak kontraktor lagi. “Iya, kita sempat bicarakan bagaimana jika petani langsung menjual hasilnya ke perusahaan secara langsung tanpa harus melalui pihak-pihak lain,”jelas Paruntu sembari mengaku pihakn

"Ini pertama kalinya untuk padi ladang" Bupati melakukan penanaman padi ladang AMURANG – Penanaman padi ladang seluas 2500 hektar dilakukan oleh puluhan kelompok tani di Minsel. Kegiatan yang tengah berlangsung ini diikuti dengan penanaman padi ladang oleh Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, SE di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat, Rabu (7/11) kemarin. Kegiatan yang merupakan satu dari sejumlah program Dinas Pertanian ini layak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai pilot project pertanian. Kegiatan yang berlangsung di lahan seluas dua hektar milik salah satu Tim Pengkaji   Pemkab Minsel Frans Tilaar ini bertujuan untuk membuktikan suksesnya program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Minsel. “Dari 2500 hektar sudah sekira 1000 hektar yang terealisasi dilakukan penanaman. Dan salah satu lokasi pengembangan padi ladang adalah wilayah Amurang Barat. Selain kegiatan menanam padi ladang, telah dilakukan juga panen terong, cebe dan cokelat di lahan y

Wajib Lengkapi Berkas,    Denny Kaawoan AMURANG – Sisa dana duka 2011 akhirnya dibayarkan. Hal ini menyusul diterbitkannya surat keputusan (SK) Bupati No157/2012 tentang Bantuan Sosial Dana Duka. Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPKPAD) Minahasa Selatan Drs Denny Kaawoan kepada koran ini mengaku siap melakukan pembayaran tersebut.   “Sekarangpun itu sudah bisa dibayarkan. Kalau memang sudah ada permintaan untuk membayar, kami langsung memprosesnya. Jadi bagi mereka yang sudah melengkapi berkas, tinggal melapor kembali dan kita akan buatkan daftar permintaan, karena anggarannya memang sudah ada,”ujar Kaawoan yang ditemui di Kantor DPRD Minsel.   Sementara itu, untuk dana duka 2012 hingga saat ini belum diketahui kapan penciarannya. Informasi yang diperoleh koran ini, untuk sisa 2011yang akan dibayar ialah Rp125.500.000 untuk 251 penerima. Sedangkan untuk 2012 berkas yang masuk hingga saat ini baru sekira 150 berkas. Pencairan yang terlambat

"Jangan ada kongkalingkong dan memanfaatkan petani" AMURANG -- Dugaan adanya kongkalingkong antara perusahaan dengan pihak kontraktor dinilai menjadi  penyebab utama dari anjloknya harga kopra di Minsel. Hal ini jelas diungkapkan koordinator lapangan Dolvie Mangindaan pada pelaksanaan aksi demo yang digelar kemarin. “Jelas disini ada permainan kontraktor yang sangat berperan . Kalau memang dari perusahaan tidak ada kepudilian untuk petani kopra, keberadaan perusahaan patut dipertanyakan, itu tidak sesuai komitmen  awal,”ujar Mangindaan. Pihak perusahaan yang sistemnya dinilai tertutup terus menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan yang berdampak pada petani. “Pihak perusahaan tidak transparan tentang haga. Awalnya saja yang menerapkan hal itu, harga kopra yang biasanya dipajang di depan perusahaan, kini tidak lagi jelas keberadaannya,”lanjutnya sembari membandingkan harga beli kopra kepada petani di Bitung. Olehnya pihak perusahaan yang merupakan satu dari tiga

 "Kami kuatir tak tuntas tepat waktu" AMURANG – Pembangunan infrastruktur jalan menuju Dusun Pelita Desa Tondey saat ini mulai menuai sorotan. Pasalnya, pekerjaan yang berbandrol sekira Rp3.3  miliar ini sudah tidak lagi terlihat sejak tiga pekan terakhir. Hal ini keluhakan warga setempat kepada koran ini, kemarin. “Padahal janji bupati akan menuntaskan pekerjaan tersebut sebelum Desember. Untuk kali ini, pekerjaann yang dilakukan sejak Juni lalu masih sebatas pekerjaan pelebaran jalan, dan kamikuatir, pekerjaannya tidak akan dituntaskan,”ujar Rurugala sembari berharap adanya keseriusan dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Jalan menuju Dusun Pelita  Pembangunan yang sumber dananya berasal dari DAK 2012 ini dikerjakan oleh pihak PT Lia Membangun Persada dengan waktu pelaksanaan 144 hari kalender dan pemeliharaan selama 180 hari ini, dipastikan pihak Dinas PU Minsel melalui Kadis PU Ir Jootje Tuerah, akan dituntaskan sebelum Desember. “Proses penggusuran telah la

"Tak Direspon, Besar Kemungkinan PT CIA akan dibakar"   AMURANG – Untuk pertama kalinya dalam sejarah aksi demo yang dilakukan para petani kopra berlangsung di Kabupaten Minahasa Selatan. Ratusan petani serta sejumlah elemen yang prihatin dengan kondisi harga kopra yang bukannya semakin naik, tapi justru terus menunjukkan penurunan dengan langsung mendatangi pihak perusahaan yakni PT Cargil Indonesia Amurang, Selasa (6/11) kemarin. Setelah menggelar aksi di Kantor DPRD Minsel dan diterima oleh sejumlah legislator, ratusan petani yang dipimpin Robby Sangkoy selaku penanggung jawab aksi demo langsung mengarah ke perusahaan kopra   yang terletak di Kelurahan Kawangkoan Kecamatan Amurang Barat. Disesalkan, dari aksi tersebut tak satupun perwakilan dari pendemo yang diajak membicarakan tuntutan mereka,alhasil ratusan pendemo diterima pihak perusahaan dengan pengamanan yang ketat di luar kantor perusahaan. “Kami hanya menuntut pihak perusahaan untuk transparan dan bers

"Kesampingkan kepentingan pribadi, utamakan kepentingan banyak orang" AMURANG— Padatnya jadwal pembahasan di DPRD Minsel serta kesibukan di jajaran Pemkab Minsel membuat warga berharap agar kedua pihak tersebut segera menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah. Dalam hal ini terkait APBD Perubahan 2012, bahkan sejumlah elemen berharap agar APBDP bisa dituntaskan pekan ini. “Tidak dipungkiri, memang Minsel terancam tidak memiliki APBD Perubahan. Berbelit-belitnya pengurusan dan tidak konsistennya kedua pihak bisa menjadi penyebab utama. Apalagi Pemkab sudah menerima surat teguaran dari Gubernur Sulut untuk segera mempercepat proses APBDP, nah resiko besar akan dialami warga dan sejumlah elemen,”ujar Ridel Mangindaan salah salah satu warga Amurang yang mengaku prihatin dengan kondisi Minsel saat ini. Program pemerintah jelas akan banyak tetunda dengan belum dimilikinya APBD Perubahan. Apalagi pembahasannya cukup berbelit dan pengurusannya bisa hingga Desember, hal ini jel