All about News

Semua Pejabat nyaris Pelesir ke Jakarta, 17 C amat tak D itempat Suasana halaman di kantor bupati AMURANG – Nyaris kosong, itulah kondisi ruangan hampir di setiap kepala SKPD yang ada di Minahasa Selatan. Usut demi usut pelaksanaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Jakarta menjadi pemicunya. Ketua Panitia tigkat kabupaten Ir Jootje Tuerah kepada koran ini membantah jika pelaksanaan APKASI membuat seluruh pejabat tidak melaksanakan aktifitas seperti biasanya. “SKPD yang benar-benar terlibat dalam APKASI adalah mereka yang membawa materi selama pelaksanaan pameran yakni Dinas PU, Perindagkop, Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Pariwisata, Bappeda, Pertambangan, dan Bagian Humas serta Penanaman Modal,”ujar Tuerah. Tidak dipungkiri Tuerah bahwa di stand   Minsel memang terdapat   banyak pejabat, tapi itu hanya sebagai suporter saja. “Memang disini ada banyak yang hadir tapi sebatas suproter saja. Karena memang hanya beberapa SKPD saja yang

  Awasi Aksi Penimbunan SPBU Amurang Minahasa Selatan AMURANG-- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tinggal menunggu waktu. Hal ini jelas memberikan kekhawatiran bagi sejumlah pihak. Tak sedikit aksi-aksi nakal bakal dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab, termasuk aksi penimbunan BBM.  Pihak Pemkab Minsel melalui Kepala Bagian Perekonomian Drs Corneles Mononimbar mengimbau kepada warga serta mengingatkan pihak SPBU untuk tidak melakukan aksi curang. "Tidak dipungkiri akan ada yang melakukan aksi penimbunan, modusnya dengan melakukan pengisian berulangkali di SPBU dengan iming-iming fee kepada pihak petugas,"ujar Mononimbar.  Meski belum diketahu pasti kapan penerapan kenaikan harga, namun Mononimbar mengaku bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan di SPBU yang ada. "Mulai besok (hari ini, red) staf juga saya akan melakukan pengawasan di SPBU mengantisipasi hal tersebut,"lanjutnya.  Sementara itu, kuota di S

Staf PDAM 7 bulan tak Nikmati Gaji  AMURANG –  Sudah 7 bulan gaji para karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Minsel belum dibayarkan. Hal ini jelas menimbulkan kekecewaan bagi para karyawan yang terus bekerja di BUMD tersebut. Keluhan tersebut disampaikan karyawan kepada koran ini. “Kami hanya mengandalkan upah dari penagihan air kepada konsumen. Memang sudah tidak pernah digaji lagi hitung-hitung sudah tujuh bulan,”ujar staf yang enggan namanya dikorankan. Keberadaan PDAM di Minsel dinilai sudah tidak sehat lagi. Pasalnya, managemen perusahaan telah amburadul dan kacau balau. “Hampir setahun terakhir, PDAM memang tidak sehat. Mulai dari gaji yang belum dibayarkan, bahkan sampai pada permasalahan internal yang mulai dijual di publik. Itu sudah jelas merusak citra PDAM,”pungkasnya. Keluhan tersebut diharapkan mampu untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait, dalam hal ini pihak Badan Pengawas (Banwas) PDAM dan DPRD Minsel. Ketua Banwas Ir Farry Liwe mengaku telah mengetahui pe

"Diteror mantan staf" AMURANG – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Minsel Izak Rey diteror bom. Hal ini terjadi pada Rabu (14/11) lalu saat dirinya usai mengikuti acara Paripurna APBDP2012 di Kantor DPRD Minsel. kepada wartawan, Rey yang terlihat didampingi sjumlah staf berseragam Dishub serta kuasa hukumnya terlihat sibuk membahas masalah tersebut. Kepada koran ini, Rey membenarkan kabar tersbeut. “Memang ada yang menteror saya melalui pesan singkat kepada staf saya yang lain. Tapi kasus ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian, ini memang sudah jelas pengancaman,”ujar Rey sembari menunjukkan pesan singkat kepada wartawan. Dalam pesan singkat tersebut, jelas dituliskan saalah satu nama mantan PNS di Dishub yang baru dimutasi ke salah satu kecamatan yang menyebutkan bahwa dirinya nanti akan meletakkan bom di kantor Dishub. “Ini diduga karena tidak terima dirinya dimutasi ke kecamatan. Padahal seorang PNS memang harus siap ditempatkan dimana saja. Saya perna

"Pelayanan Publik memprihatinkan Pemkab Dituntut berbenah" AMURANG – Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan masih jauh dari harapan. Pelayanan yang masih amburadul dan belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP) menjadi penyebab seringnya terjadi penilaian buruk terhadap pemerintah setempat. Hal inilah yang terungkap saat dilakukannya evaluasi pelayanan publik di Kabupaten Minsel, Rabu (14/11) lalu. Helda Tirajoh selaku Kepala perwakilan Ombudsman Sulut dan Gorontalo mengungkapkan hasil sidak yang dilakukan pihaknya di hampir semua SKPD hingga kecamatan yang ada. Hasilnya pun tak tanggung-tanggung langsung disampaikan. Misalnya, masalah jam pelayanan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, selain itu permasalahansaat melayani masyarakat yang masih rendah.. “Banyak didapati SKPD dan instansi terkait yang seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat, tapi justru sebaliknya, pelay

"Itu tinggal kebijakan pemerintah" AMURANG – PT Cargil Indonesia setelah mengaku bahwa pihaknya tidak mampu menyanggupi tuntutan para pendemo utnuk emnaikkan harga kopra. Justru memberikan solusi terkait tuntutan para petani kopra ke pihak pemerintah kabupaten Minsel. Hal ini disampaikan Plant Manger PT Cargil Indonesia Amurang (CIA) Lindung Samosir kepada wartawan. Menurutnya, untuk masalah kontraktor yang mengambil keuntungan ke pihak petani, pihak PT Cargil tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak dipungkiri, menurut pengakuan para petani, bahwa mereka terjebak dengan pinjaman ke pihak kontraktor sehingga harus mengorbankan kopra yang mereka jual dan langsung dipotong, sehingga hasil yang mereka terima sangat kurang. Menanggapi hal tersebut, PT Cargil siap menerima pembelian kopra langsung oleh petani. “Kami tidak pernah melarang petani untuk menjual langsung kopra ke perusahaan kami. Jadi, kalau memang berniat untuk menjualkan langusng, itu tidak masalah,”ujarnya