“Dalam jangka waktu 3x24 jam, kami minta Bupati turun,”
Pendemo di halaman Waleta |
AMURANG – Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia
Paruntu, SE diminta turun dalam jabatannya. Hal ini menjadi tuntutan oleh Aliansi
Reformasi Peduli Masyarakat Minsel pada demo yang digelar di hari Sumpah Pemuda,
Senin (29/10) kemarin. Bahkan massa yang tidak lebih dari lima puluhan orang
tersebut, meminta pihak DPRD MInsel untuk segera menggelar Sidang Istimewa
untuk menurunkan bupati saat ini.
“Kami minta dalam waktu 3x24 jam, bupati Minsel turun dalam
jabatannya. Bupati dinilai serakah karena telah mengambil hak orang lain,
bahkan hak warga pun diambil. Perjalanan dinas yang hampir seminggu menelan
anggaran sekira Rp50 juta. Selain itu, bupati mengoleksi pejabat yang hanya
memperkaya diri sendiri tanpa menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai
prioritas utama,”ujar Jackson Rorimpandey salah satu anggota aliansi saat meneriakkan kekecewaan terhadap masyarakat.
Pendemo saat memaksa untuk masuk |
Selain itu, tuntutan warga yang menilai bahwa bupati telah
membodohi masyarakat dengan tidak dimilikinya ijasah SMP menjadi keprihatinan
juga bagi warga. “Ijasah palsu yang disebut-sebut sudah di SP3 tapi ternyata
belum, bahkan bupati yang mengaku telah melaporkan balik pelapor pencemaran
nama baik, kenapa sampai sekarang tidak diproses? Itu artinya benar, sehingga
takut untuk melanjutkannya,”teriak Treny Rungkat.
Aksi yang sempat heboh akan digelar dengan massa yang lebih
banyak, ternyata hanya isu saja. Buktinya, pantauan Koran ini jumlah pendemo dibandingkan dengan sebelumnya,
justru lebih berkurang. Isu banyaknya massa membuat pihak Sat Pol PP dan Polres
Minsel yang dipimpin Kapolres AKBP SUmitro, SH melakukan penjagaan yang ketat. Di
depan kantor bupati, telah diletakkan pagar duri untuk menjaga terjadinya
hal-hal yang tidak diharapkan. Bahkan, ratusan Pol PP disebar di masing-masing
ruangan yang ada di kantor bupati.
Pagar Duri yang digunakan pihak Polres Minsel |
Hingga akhir demo, keinginan warga untuk bertatap langsung
dengan bupati, tidak juga terpenuhi. Pejabat eselon II dan III yang telah
ditugaskan untuk menerima para pendemo telah siap menyambut mereka. Ketidakhadiran
Bupati, Wakil Bupati dan Sekkab dalam aksi kemarin, menimbulkan kekecewaan bagi
warga yang tidakberharap diterima oleh Asisten I Setdakab Minsel Drs Danny
Rindengan. “Kami kecewa, karena bupati tidak hadir untuk kesekian kalinya. Apakah
kami dinilai tidak selevel dengan bupati, sehingga untuk bicarapun, kami tidak
diperbolehkan,”pungkas salah satu pendemo smebari mengaku pihaknya akan kembali
melangsungkan demo setelah deadline yang diberikan belum ditindaklanjuti.
(tr-08)
Comments
Post a Comment