All about News

Eksekutif dan Legislatif gelar rapat   AMURANG— Belum dimilikinya APBD Peubahan oleh Kabupaten Minahasa Selatan, membuat pihak Pemerintah Provinsi yakni Gubernur   DR SH Sarundajang melayangkan surat teguran   atau surat peringatan kepada pihak Pemkab Minsel. Menanggapi surat tersebut, pihak DPRD dan Pemkab akhirnya menggelar rapat untuk membicarakan kesiapan eksekutif sebelum pelaksanaan paripurna.   “Rapat kali ini, memang untuk emnanyakan kesiapan dari eksekutif tentang semua dokumen yang dibutuhkan, apakah semua aturan-aturan yang berlaku sudah diterapkan atau bagaiman. Atau mungkin ada kendala, itulah yang dibahas dalam pertemuan tadi, (kemarin, red) ,”ujar Ketua DPRD Minsel Boy Tumiwa, BSc, SH smebari mengaku hal itu dilakukan sebagai tindaklanjut dari surat Gubernur. Sementara   itu, Sekkab Minsel Drs MC Kairupan kepada koran ini tidak membantah jika pihaknya telah menerima surat yang sedari pertengahan Oktober diterimanya. “Memang benar, surat tersebut untuk men

"Pemegang kartu askes, Jamsostek dan asuransi kesehatan lain, tidak bisa lagi" AMURANG-- Tahun ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan menyalurkan puluhan ribu kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada warga kurang mampu. Ditargetkan, 30 ribuan lebih kartu Jamkesda selesai disalurkan dalam waktu yang relatif cepat. "Kita berupaya untuk melakukan penyaluran terhadap warga yang merupakan peserta Jamkesda. Kita tinggal menunggu saja waktu pembagian tersebut. Tapi bukan berarti, dengan belum adanuya kartu Jamkesda, lantas warga belum bisa menikmati itu. Dengan mengambil surat rekomendasi dari dinas, maka layanan kesehatan bisa dinikmati warga," ujar Kepala Dinas Kesehatan Minsel dr Jeffry Rogi. Rogi mengaku, anggaran jamkesda saat ini mencapai Rp 2.4 miliar yang akan diberikan kepada sekira 30 ribu peserta hingga 2012 ini."Peserta Jamkesda terdiri dari 20 ribuan  jiwa peserta tahun 2011 dan ketambahan 10.769  jiwa peserta Jamkesda ta

"Akhirnya, Warga Puas bisa Curhat" AMURANG – Kunjungan para wakil rakyat di Desa Poigar Raya dan Tanamon Raya patut diacungi jempol. Sejumlah pejabat serta personil DPRD Minsel Pasalnya, kerinduan masyarakat terjawab sudah dengan disampaikannya keluhan-keluhan oleh warga kepada mereka. Senin (29/10) lalu, Ketua DPRD Minsel Boy Tumiwa, BSc, SH bersama Wakil Ketua John RM Sumual, SE, SH bersama dengan Komisi II dan Komisi III, langsung duduk bersama dengan ratusan warga yang ada. Kepada Koran ini, salah satu warga mengaku sangat antusias dengan kedatangan DPRD dan dinas terkait yakni DInas PErtambangan dan ENergi serta Kantor Lingkungan Hidup (KLH). “Kesempatan tersebut digunakan warga dengan menyampaikan langsung kepada mereka bahwa masyarakat menolak adanya penambangan pasir besi di Poigar dan Tanamon,”ujar Alfrits sembari meminta untuk diberhentikannya segala proses yang berkaitan dengan pasir besi di tempat mereka serta meminta untuk mencabut ijin PT Nik

"Masih banyak juga warga yang belum melaksanakan kewajiban" AMURANG -- Belum dimilikinya kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh  warga Minahasa Selatan menjadi tanda tanya terhadap kinerja dinas terkiat yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capilduk). Pasalnya, selain rasa penasaran terhadap bentuk dari e-KTP, alasan lain yang paling mendesak ialah untuk mengurus keperluan adminstrasi yang membutuhkan identitas warga. "Kenapa di wilayah lain sudah ada yang memiliki e-KTP, sementara kami belum ada. Jelas saja ini cukup mengecewakan, karena untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi, jelas membutuhkan e-KTP. Sebenarnya kendalanya apa,"ujar Rina warga Pondang kepada koran ini. Sementara itu, Kepala Dinas Capilduk Jimmy Tamon  kepada koran ini mengaku dalam waktu dekat ini e-KTP akan segera dibagikan. "Kita tinggal menunggu bupati untuk menyerahkan secara simbolis e-KTP kepada para camat. Sebenarnya direncanakan

"Kami akan berikan yang terbaik" Sejumlah pimpinan Pemuda Pancasila Minsel AMURANG – Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pncasila Suluwesi Utara mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan susunan dan komposisi kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang serta Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Minahasa Selatan dengna masa bakti 2012-2016. Pelantikan pengurus yang berlangsung pada 29 September lalu akhirnya resmi mendapatkan SK sehingga keberadaan dan perkembangan Ormas Pemuda Pancasila terus diperlukan kepemimpinan dan kepengurusan yang benar-benar memahami dan menghayati Musyawarah Cabang ke II Ormas Pemuda Pancasila Kabupten Minsel provinsi Sulut. Sebagaimana diketahui, komposisi Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Minsel diketuai Ir Hendry Novy Pusung, dengan wakil ketua Moody Tiwa, SE dan Setli Kohdong, SH. Sedangkan untuk Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Minsel Diketuai William Mononimbar dengan wakil ketua Hanny Kan

Pemuda Ditantang Laksanakan UU Kepemudaan  Dandim Theo Kawatu saat menjadi Irup di Upacara kemarin. AMURANG – Upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang digelar Senin (29/10) kemarin kembali merefleksi peran kepemudaan saat ini.   Semangat menuju masa depan yang lebih menggairahkan dalam memajukan bangsa dinilai telah mendapatkan sambutan yang positif dari berbagai elemen dan unsur kepemudaan. Hal ini disampaikan Irup Dandim Minahasa Inf Theo Kawatu   pada pelaksanaan upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati Minsel. Saat membawakan sambutannya, Kawatu dengan tegas mengimbau agar berbagai elemen dan usur kepemudaan baik semua yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan(OKP) Perwakilan Forkompida untuk mempersiapkan diri terhadap UU Pelaskanaan Kepemudaan yang akan dimulai 2013 nanti. “Hal ini pentirng agar berbagai elemen dari unsur pemuda dapatmenyesuaikan diri dengan baik dan menjalankannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Karena Tak tahan panas

“Dalam jangka waktu 3x24 jam, kami minta Bupati turun,”   Pendemo di halaman Waleta AMURANG – Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE diminta turun dalam jabatannya. Hal ini menjadi tuntutan oleh Aliansi Reformasi Peduli Masyarakat Minsel pada demo yang digelar di hari Sumpah Pemuda, Senin (29/10) kemarin. Bahkan massa yang tidak lebih dari lima puluhan orang tersebut, meminta pihak DPRD MInsel untuk segera menggelar Sidang Istimewa untuk menurunkan bupati saat ini. “Kami minta dalam waktu 3x24 jam, bupati Minsel turun dalam jabatannya. Bupati dinilai serakah karena telah mengambil hak orang lain, bahkan hak warga pun diambil. Perjalanan dinas yang hampir seminggu menelan anggaran sekira Rp50 juta. Selain itu, bupati mengoleksi pejabat yang hanya memperkaya diri sendiri tanpa menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama,”ujar Jackson   Rorimpandey salah satu anggota aliansi saat meneriakkan kekecewaan terhadap masyarakat.  Pendemo saat me

"Renovasi Kantor Bupati Capai Rp14 miliar"   Minahasa Selatan, 29 Oktober   Rehab gedung Kantor Bupati Minsel terus menuai kritikan. Bahkan, sejumlah pihak mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu boros menghabiskan anggaran untuk renovasi tesebut. Tak tanggung-tanggung, renovasi tersebut bahkan disamakan dengan kasus proyek Hambalang yang terjadi di pemerintah pusat. Bagaimana tidak, pembangunan kantor bupati yang berdiri pada zaman pemerintahan Bupati Ramoy Luntungan (RML) hanya bermodalkan anggaran sebesar Rp5 miliar, dan pemerintahan saat ini menganggarkan dana sebesar Rp14 miliar untuk total renovasi gedung megah milik pemerintahan kabupaten. Dan hngga kini masih terus menjadi perbincangan hangat. Jelas saja hal ini langsung menuai kritikan. Bisa jadi, selama ini pihak Pemkab belum pernah menganggarkan dana sebesar itu untuk pembangunan yang menyentuh langsung dengan masyarakat.  Pembangunan infrastruktur jalan, misalnya. Paling besar a

"Sekkab kinerjanya bagus,kenapa harus diganti?" Drs MC Kairupan Minahasa Selatan, 29 Oktober  Christiany Eugenia Paruntu, SE AMURANG – Posisi jabatan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Minahasa Selatan yang saat ini masih dijabat oleh Drs MC Kairupan, masih terbilang aman hingga awal 2013 nanti. Hal ini disampaikan Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, SE kepada koran ini. Bahkan dirinya sama sekali tak berniat untuk mengganti posisi tersebut karena kinerja Kairupan yang dinilai tidak bercela. Hal inilah yang membuat pihak Pemkab Minsel hingga kini belum memasukkan usulan tiga nama yang dipersiapkan untuk mengisi jabatan tersebut. “Sementara ini, Sekkab saya kan masih bekerja. Kita masih harus melewati proses APBD-Perubahan, KUA-PPAS, dan pembahasan APBD 2013, jadi masih panjang. Kalau sekarang kita usulkan orng-orang yang akan mengganti. Nah, kira-kira bisa terbengkalai lagi APBD 2013,”ujar istri Decky Palinggi ini. Dengan alasan tersebut Paruntu mengaku aka